Integrasi ABRI dan Dwi Fungsi ABRI
Integrasi ABRI
Proses integrasi ABRI dilihat dari sejarah perjuangan bangsa mengalami pasang surut. Pada jaman Demokrasi Liberal terjadi politik pecah belah dikalangan militer yang bertujuan untuk mencegah ABRI menjadi satu kesatuan yang kompak. Puncak dari pertentangan yang terjadi di ABRI adalah terjadinya pemberontakan G 30S. Hambatan utama bagi integrasi ABRI pada masa Orde Lama yaitu terdapatnya divergensi dan rivalitas antar angkatan.masalah-masalah pembinaan territorial, doktrin, kekaryaan, pressure group dan intelijen merupakan bahan bagi timbulnya divergensi dan persaingan tersebut.[1] Melihat kenyataan tersebut pemerintah Orde Baru mencoba mengatasi masalah tersebut dengan tiga macam pendekatan. Pendekatan-pendekatan tersebut yaitu pendekatan mental, pendekatan doktrin dan pendekatan organisasi. Usaha-usaha yang dilakukan oleh orde baru merupakn kewajiban dari penguasa pasca soekarno yaitu pemulihan bagian keamanan negara.[2]
1. Pendekatan Mental
Cara pendekatan mental yang dilakukan dalam upaya integrasi ABRI bertujuan untuk menciptakan perwira-perwira baru yang telah mempunyai mental dan fisik telah terintegrasi.pembentukan perwira-perwira penerus yang telah terinetgrasi dilakukan dengan cara pembentukan Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (AKABRI). Gagasan pembentukan AKABRI pertama kali dicetuskan oleh Jenderal Gatot Subroto dan baru terlaksana secara formal pada tahun 1965 dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Presiden/ Panglima Tertinggi ABRI no. 155 tahun 1965 tanggal 16 Juni 1965 tentang berdirinya Akademi Angkatan Bersenjata yang merupakan sumber utama Perwira Jabatan ABRI. Naskah rencana realisasi AKABRI terdiri dari sebelas bab, diantaranyayang paling fundamental adalah mengenai falsafah pendidikan ABRI, tujuan, system, dan metode. Falsafah pendidikan ABRI adalah landasan idiil bagi pendidikan ABRI adalah pancasila. Pada tanggal 5 Oktober 1966 Presiden menyatakan dengan resmi berdirinya AKABRI dan melantik Komandan Jenderal Akabri pertama Laksamana Muda Rachmat Sumengkar (AL) dan wakil komandan Marsekal Muda (AU) TNI Suharnoko Harbani.[3]
Pada tanggal 26 Januari 1967 diresmikan Akabri Bagian Umum dengan mengambil tempat bagian Darat Magelang, Akabri bagian Darat di Magelang, Akabri bagian Laut di Surabaya, Akabri bagian Udara di Yogyakarta, dan Akabri bagian Kepolisian di Sukabumi. Akabri memegang teguh panji-panji yang memuat semboyan Bhineka Eka Bhakti. Pada Pendidikan lanjutan perwira, integrasi dimulai pada tanggal 28 desember 1963 dalam taraf Afiliasi Antar Sekolah Staf dan Komando (Sesko) yang kemudian menjadi dewan antar Sesko yang diketuai Mayor Jenderal Suwarto. Tugas dewan adalah pembinaan afiliasi di bidang instruksi,penelitian dan pengembangan kurikulum gabungan.
Integrasi dalam Doktrin dan Organisasi
Pendekatan kedua yang ditempuh dalam usaha integrasi ABRI adalah pendekatan Doktrin dimana pada saat sebelum integrasi masing-masing mempunyai sebuah semboyan tersendiri seperti TNI AD dengan doktrin TRI UBAYA CAKTI (Tiga Tekad Sakti), TNI AL dengan doktrin EKA CASANA JAYA (Satu Doktrin yang Menang), TNI AU dengan doktrin SWA BHUANA PAKSA (Sayap Tana Air) dan polri dengan doktrin TATA TENTREM KERTA RAHARDJA. Dari doktrin-doktrin tersebut terlihat kecondongan masing-masing angkayan untuk menunujkkan kekuatan seperti TNI AD menonjolkan wawasan buana, TNI AL menitikberatkan wawasan bahari dan TNI AU menekankan pada wawasan dirgantara. Dari doktrin-doktrin tersebut menajdi persaingan tersendiri dari tiap-tiap angkatan di ABRI. Hal tersebut yang menyebabkan membahayakan kesatuan ABRI dan negara. Atas prakarsa pimpinan Hankam pada tanggal 21 September sampai 17 Oktober diadakan pra seminar Hankam. Pada seminar Hankam yang dilaksanakan pada tanggal 12 sampai 21 November 1966 berhasil mencetuskan doktrin perjuangan ABRI yang bernama Catur Darma Eka Karma serta Wawasan Nusantara Bahari. Doktrin Catur Darma Eka Karma (Cadek) merupakan hasil penelitian dan penyempurnaan hasil Pra seminar Hankam sebagai usaha integrasi konsepsi dan doktrin dari departemen veteran, Lemhans, angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara dan kepolisian. Dengan adanya doktrin Cadek maka perbedaan-perbedaan yang tajam antar angkatan berhasil ditumpulkan.
Langkah ketiga dalam upaya integrasi ABRI adalah pendekatan organisasi. Organisasi adalah suatu alat untuk melaksanakan tugas pokok yang telah ditentukan. Permasalahan yang timbul di tubuh ABRI sebel integrasi adalah terdapat enam badan Hankam yang masing-masing menjalankan fungsi serupa atau hampir serupa, sehingga fikiran, tenaga, dana, dan daya digunakan secara percuma. Keenam badan itu adalah Komando Operasi Tertinggi (KOTI), Kompartemen Hankam, Departemen Angkatan Darat, Departemen Angkatan Udara, Departemen Angkatan Laut dan Departemen Angkatan Kepolisian. Pada tahun 1967 dikeluarkan keputusan Presiden No. 132 tahun 1967 yang isinya menertibkan pembagian fungsional angkatan. Pemegang kekuasaan tertinggi ABRI adalah Presiden dibantu oleh Menteri Pertahan dan Keamanan. Sesuai dengan keputusan Presiden No. 132/1967 Maka ABRI terdiri atas:
a. Angkatan Darat
b. Angkatan Laut
c. Ankatan Udara
d. Angkatan Kepolisian
Struktur tersebut juga menjelaskan bagaiman kedudukan Menteri Hankam. Menteri Hankam adalah seorang perwira Tinggi ABRI yang kedudukannya merangkap sebagai Panglima Angkatan Bersenjata (Pangab).
Dengan demikian dapat kita ambil kesimpulan bahwa upaya yang dilakukan oleh pemerintah orde baru untuk mecegah persaingan antar angkatan dilakukan dengan tiga cara yaitu pendekatan mental, pendekatan doktrin dan pendekatan organisasi. Usaha yang dilakukan pemerintah orde baru dalam inetgrasi ABRI selain untuk mencegah terjadinya persaingan antar angkatan juga sebagai upaya untuk mengontrol kekuatan ABRI dan juga menjaga kekuasaannya. Hal ini dapat dilihat dari panglima-panglima yang mengontrol komando ABRI adalah para Jenderal yang setia kepada Soeharto seperti Maraden Pangabean.[4] Para perwira yang tidak sejalan dengan kebijakan Soeharto akn disingkirkan secara perlahan-lahan yaitu dengan cara memberikan jabatan-jabatan yang kurang strategis.[5] Para Perwira yang tidak sepaham dengan Soeharto seperti H.R. Dharsono, Kemal Idris dan Sarwo Edhi Wibowo. Dari penjelasn ini dapat kita lihat bagaimana tujuan yang sebenarnya mulia untuk menghilangkan persaingan angkatan-angkatan dalam ABRI disalahgunakan untuk kepentingan penguasa Orde Baru.
C. Langkah-langkah Pertama Pembangunan ABRI
Selama Pelita I (1968-1973) pemerintah belum mampu untuk membangun sektor Hankam/ABRI dan kalaupun ada pembangunan di sektor tersebut adalah sangat terbatas sekali. Kegiatan pembangunan ABRI baru pada Pelita II (1974-1979). Tersusun dalam program Rencana Strategis Hankam I (Renstra Hankam I), yang pelaksanaannya dijadualkan dari tahun ketahun sesuai dengan anggaran belanja yang diperoleh Departemen Hankam. Renstra Hankam II mencakup periode 1979/1984, bertujuan mewujudkan landasan kuat untuk meningkatkan pembangunan.
Ada 4 kebijkaan Pertahanan Keamanan Nasional (Hankamnas) yang telah digariskan, yang meliputi :
a. Kepentingan Hankamnas adalah keamanan jalannya pembangunan nasional.
b. Tujuan Hankamnas:
§ menjamin keamanan dalam negeri dan turut serta memelihara perdamaian dunia, khususnya di kawasan Asia Tenggara.
§ mengamankan seluruh hak milik nasional, bukan hanya mengamankan unsur-unsur fisik daripada hak milik nasional, melainkan juga semua nilai yang telah mendapat kesepakatan seluruh Rakyat Indonesia, yaitu :
· Kemerdekaan Nasional berdasarkan Proklamasi 17 Agustus 1945
· Pancasila
· Tujuan Nasional
· Konstitusi yang sah , UUD 1945
· Semua hasil perjuangan nasional selama ini pada bidang politik, ekonomi, sosial-budaya, dan Hankam
· Integritas Negara dan keutuhan wilayah negara dari Sabang sampai Merauke.
c. Kebijaksanaan Hankamnas adalah mencegah dan menangkal ganggguan terhadap keamanan, perang dalam berbagai bentuk yang mungkin dilaksanakan terhadap Indonesia, termasuk perang terbatas. Apabila penangkalan tidak berhasil mengatasi gangguan terhadap keamanan dalam negeri, menghalau atau menghancurkan musuh dengan mendasarkan pada kemampuan sendiri.
d. Strategi Hankamnas yang ditempuh adalah membangun kemampuan keamanan rakyat semesta dengan meniadakan kerawanannya dengan membangun Angkatan Perang dengan kekuatan siap yang kecil dan cadangan yang cukup serta Kepolisian RI yang cukup.
Tujuan Pembangunan Hankamnas pertama mewujudkan daya-tangkal, yaitu kekuatan yang memberikan keyakinan kepada setiap pihak yang mempunyai maksud-maksud memusuhi negara dan Bangsa Indonesia dan merencanakan melakukan agresi dengan cara apapun juga, bahwa ia tidak akan dapat mencapai tujuan atau maksudnya.
Sasaran pembangunan adalah ABRI yang kecil sebagai inti dari kekuatan fisik Hankamnas dengan kwalitas yang tinggi baik mental-moril, fisik-materiil maupun kemampuan teknisnya, didukung oleh kekuatan rakyat yang sebagian sudah mulai tersusun, terlatih dan berfungsi dalam membantu pelaksanaan tugas ABRI dan tersedianya prasarana produksi dan pemeli-haraan bagi sebagian alat peralatan Pertahanan dan Keamanan.
DWI FUNGSI ABRI
Di Indonesia, militerisasi build-in melalui Dwifungsi hadir dalam dua wajah yaitu Dwifungsi teritorial dan struktural. Dwifungsi teritorial terwujud dalam bentuk struktur birokrasi sipil dan militer yang hirarkis dan pararel dari pemerintah pusat, propinsi, kabupaten/ kota, kecamatan sampai kelurahan/ desa. Mendagri adalah pengendali hirarki birokrasi sipil yang bertanggungjawab kepada presiden. Pararel.dengan hirarki birokrasi sipil adalah hirarki militer dari Dephankam/Mabes TNI, Kodam, Korem, Kodim, Koramil dan Babinsa. Menhankam dan Panglima TNI adalah pengendali utama hirarkhi militer yang bertanggungjawab pada presiden. Militer juga nimbrung dalam pengendalian pemerintahan di tingkat kabupaten dengan tampil dalam Muspida yang terdiri dari Bupati, Dandim, Kapolres, Kajari, dan Kepala Pengadilan. Di kecamatan juga ada Muspika yang memberi ruang bagi Danramil dan Kapolsek untuk ikut mengontrol pemerintah dan rakyat.
Dwifungsi skruktural hadir dalam bentuk kekaryaan TNI/Polri atau keterlibatan mereka dalam jabatan sipil. Hampir semua jabatan sipil yang strategis dimasuki militer baikdi wilayah eksekutif (dari gubernur sampai dengan lurah/ kepala desa) maupun legislatif (MPR, DPR sampai DPRD II). Sebagai contoh dari Dwi Fungsi ABRI adalah pada jabatan Wakil Gubernur Timor-timur adalah Kolonel Infantri Suryo Prabowo, Bupati covalima Kolonel Infantri Herman Sediono. Dalam birokrasi sipil terdapat pula Ditjen Depdagri, Ditsospol dan Kantor Sospol sebagai aparat intelejen sipil dan aparat ideologis untuk melakukan indoktrinasi kepada masyarakat dan regulasi terhadap aktivitas politik dan sosial. Dwifungsi ABRI tidak hanya merambah bidang politik dan kemasyarakatan, tapi juga sampai bidang ekonomi. Salah satu bentuk konkretnya berupa "premanisme". Dwifungsi menjadi ancaman serius bagi demokratisasi keamanan dan bahkan stabilitas sosial-politik. Kerangka analisis ini bertolak belakang dengan ideologisasi Dwifungsi ABRI yang justru mengandaikan ABRI sebagai stabilisator dan dinamisator. Meski pada masa Orde Baru stabilitas nasional relatif mapan, tapi bersifat semu karena diikuti dengan matinya demokrasi, merajalelanya kekerasan, dan kuatnya supremasi militer, sementara elemen-elemen sipil dalam posisi lemah. Militerisasi telah merambah ke pedesaan sehingga penguatan masyarakat sipil tidak boleh hanya berkiblat ke perkotaan. Penguatan di desa harus mendapat perhatian serius karena: pertama, masyarakat desa selalu termarginalisasi sehingga sulit. bagi mereka untuk bangkit tanpa difasilitasi oleh pihak lain; kedua, terisolirnya desa dari gerakan demiliterisasi yang "bias kota".
Kesimpulan
Dengan demikian dapat kita ambil kesimpulan bahwa upaya yang dilakukan oleh pemerintah orde baru untuk mecegah persaingan antar angkatan dilakukan dengan tiga cara yaitu pendekatan mental, pendekatan doktrin dan pendekatan organisasi. Usaha yang dilakukan pemerintah orde baru dalam inetgrasi ABRI selain untuk mencegah terjadinya persaingan antar angkatan juga sebagai upaya untuk mengontrol kekuatan ABRI dan juga menjaga kekuasaannya. Hal ini dapat dilihat dari panglima-panglima yang mengontrol komando ABRI adalah para Jenderal yang setia kepada Soeharto seperti Maraden Pangabean. Para perwira yang tidak sejalan dengan kebijakan Soeharto akn disingkirkan secara perlahan-lahan yaitu dengan cara memberikan jabatan-jabatan yang kurang strategis. Para Perwira yang tidak sepaham dengan Soeharto seperti H.R. Dharsono, Kemal Idris dan Sarwo Edhi Wibowo. Dari penjelasan yang singkat ini kita melihat bagaimana upaya pemerintah Orde Baru untuk mempertahankan kekuasaannya dengan cara melibatkan militer dalam politik dan memberikan ruang yang sempit bagi golongann sipil. Pemerintah Orde Baru menggunakan militer sebagai kekuatan politiknya juga karena militer akan lebih mudah untuk dikontrol [1] Marawati Djoenoed Poeponegoro, Nugroho Notosusanto. Sejarah Nasional Indonesia Jilid VI. Balai Pustaka. Jakarta. hlm. 456
[3] Ibid; hlm. 458
[4] Yogaswara. A. Dalang Peristiwa 15 Januari 1974 (Malari). Media Pressindo. 2009. Yogyakarta. hlm. 36
[5] Muhammad Hisyam. Krisis Masa Kini dan Orde Baru. Yayasan Obor Indonesia. 2003. Jakarta. hlm. 150
